Sleman - Sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. KH Hilmy Muhammad, MA, di Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah Bakungan, Sleman, Kamis (11/12/2025), menegaskan kembali pentingnya pengelolaan konflik dengan prosedur yang jelas dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. 

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sleman, HM. Najib Yuliantoro beserta jajaran pengurus sebagai bagian dari penguatan nilai kebangsaan dan tata kelola organisasi yang sehat. Dalam paparannya, Dr. KH Hilmy Muhammad menjelaskan bahwa konflik merupakan dinamika alami yang tidak bisa dihindari dalam interaksi sosial. Namun, konflik harus dikelola melalui mekanisme yang terukur, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi agar tidak berkembang menjadi perpecahan. 

Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Hilmy ini, organisasi yang tidak memiliki panduan penyelesaian konflik cenderung rentan terhadap disintegrasi internal. Ia menekankan bahwa Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) menjadi fondasi moral dalam mengelola perbedaan. Melalui pilar-pilar tersebut, setiap elemen bangsa memiliki arah etis dalam menghadapi ketegangan maupun pertentangan, tanpa meninggalkan nilai musyawarah dan keadilan. 

“Pilar kebangsaan ini dapat menjadi rambu dalam menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang berorientasi pada kemaslahatan bersama,” tandasnya dihadapan kader muda Nahdlatul Ulama.

Gus Hilmy juga mengapresiasi komitmen PC GP Ansor Sleman yang terus memperkuat kapasitas kader dalam tata kelola organisasi. Disampaikan bahwa sebagai salah satu garda terdepan penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, GP Ansor perlu memastikan setiap proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan dilakukan sesuai prosedur, tidak emosional, dan mengedepankan hikmah kebijaksanaan.

Lebih lanjut, ia menyontohkan bahwa konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan polarisasi dan menurunkan efektivitas gerakan. Di tubuh organisasi kepemudaan, hal ini bahkan dapat berdampak pada melemahnya kaderisasi dan menurunnya kepercayaan publik. Karena itu, prosedur penyelesaian konflik bukan sekadar aspek administratif, tetapi elemen strategis untuk menjaga keberlanjutan organisasi.

Dalam forum tersebut, para peserta sosialisasi diberi pemahaman mengenai teknik manajemen konflik mulai dari identifikasi masalah, mencari aktor yang menjadi masalah,hingga pemilihan metode penyelesaian lewat forum yang tepat dan resmi untuk menyelesaikan masalah. 

“Langkah-langkah ini harus dipahami secara sistemik agar setiap kader dapat berperan aktif dalam menciptakan iklim organisasi yang kondusif,” ujarnya.

Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa tema pengelolaan konflik menjadi kebutuhan strategis dalam organisasi yang memiliki mobilitas tinggi seperti GP Ansor. Para peserta juga menyoroti pentingnya pelatihan lanjutan agar kemampuan manajemen konflik dapat diterapkan secara praktis.
Ketua PC GP Ansor Sleman, HM. Najib Yuliantoro memberikan apresiasi atas materi sosialisasi yang disampaikan Gus Hilmy serta menekankan komitmen untuk memperkuat disiplin organisasi melalui penerapan prosedur penyelesaian konflik yang telah disepakati. 

“Penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui Empat Pilar MPR RI sejalan dengan karakter kader Ansor yang menjunjung tinggi persatuan dan ketertiban sosial,” lanjutnya.

Pimpinan GP Ansor Sleman berharap kader di semua tingkatan dapat menerapkan pola penyelesaian konflik yang elegan dan berorientasi solusi. Sosialisasi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak hanya bertumpu pada persatuan formal, namun juga pada kemampuan masyarakat dan organisasi dalam mengelola perbedaan secara beradab, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai kebangsaan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)