Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Gamping menyelenggarakan kegiatan Forum Warga yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wirasuta Lantai II Kantor PemerintahKapanewon Gamping, Sabtu (14/9/2024).

Forum warga yang melibatkan berbagai elemen masyarakat terdiri dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pamong Kalurahan se-Kapanewon Gamping, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Dukuh, Kader Kesehatan Kalurahan, serta tokoh masyarakat membahas mengenai politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Kalurahan dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman.

Dalam pemaparan materinya, Layung Pertiwi selaku anggota Panwaslu Kecamatan Gamping Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengatakan hingga saat ini netralitas Aparatur Sipil Negara menjadi isu yang tidak pernah selesai dan menguat ketika terjadi pemilihan kepala daerah.

“Pelanggaran banyak didominasi saat pelaksanaan kampanye tatap muka ataupun sosialisasi termasuk penggunaan media sosial dengan cara posting, komen, share, dan like,” ucapnya.

Menurutnya, netralitas Aparatur Sipil Negara membantu menciptakan proses pemilihan kepala daerah yang adil dan transparan, serta memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan tanpa adanya intervensi atau tekanan politik.

Selain itu, sikap Aparatur Sipil Negara yang netral menunjukkan komitmen untuk melayani semua warga negara secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan pilihan politik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Sementara itu, Rahmat Mulyo Hartono selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Gamping menyebutkan bahwa pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih fokus pada pengembalian investasi pribadi dan kroninya daripada menjalankan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga berpotensi menciptakan pemerintahan yang korup dan tidak efektif.

Ia menambahkan, praktik politik uang akan memperburuk ketidaksetaraan di tengah masyarakat karena pemilih yang rentan secara ekonomi dapat dipengaruhi oleh iming-iming uang. Hal ini membahayakan hak masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi yang baik.

Di akhir kegiatan, KH. Nasrulloh selaku pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kapanewon Gamping berharap forum ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemilihan kepala daerah agar dapat meminimalisir pelanggaran, menjaga integritas, serta menciptakan pemilihan yang adil dan jujur melalui masukan yang konstruktif kepada penyelenggara pemilihan maupun aparat terkait. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)