Sleman – Forum Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Bumikarta Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (23/9/2025). Rapat tersebut membahas isu penting terkait kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada KIM.

Acara dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, HET Wahyu Nugroho didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul, Setiyo Hartato dan Ketua Forum KIM DIY, H. Suripto, serta perwakilan dari Forum KIM Kabupaten Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Dalam sambutan pembukanya, Setiyo Hartato menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengakui eksistensi KIM, melainkan harus memberikan ruang regulasi, anggaran, dan pendampingan. Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada KIM akan memperkuat posisinya sebagai simpul informasi masyarakat yang kredibel. Apalagi, di tengah banjir hoaks, KIM bisa menjadi benteng informasi terpercaya yang mengedepankan kearifan lokal.

Kebijakan yang berpihak pada KIM juga berimplikasi pada penguatan demokrasi informasi. Masyarakat bukan hanya objek penerima informasi, melainkan juga subjek yang aktif dalam menyusun narasi pembangunan. Di titik inilah KIM berperan penting sebagai jembatan yang menyalurkan suara warga ke pemerintah, sekaligus menyampaikan program pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

“Dukungan kebijakan tidak semata-mata berbentuk fasilitas teknologi, namun juga program peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar komunitas mampu mengelola informasi secara professional,” terang Setiyo.

Rapat koordinasi di Gunung Kidul tersebut menghadirkan berbagai perspektif. Ada yang menyoroti pentingnya dana operasional KIM yang berkelanjutan, ada pula yang menekankan perlunya jejaring antar komunitas lintas kabupaten untuk memperluas dampak. Semua masukan ini mengerucut pada satu pesan utama yakni kebijakan yang memihak KIM bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Sementara itu, HET Wahyu Nugroho menambahkan forum ini menjadi ruang konsolidasi agar KIM tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan koordinasi yang rutin, antar komunitas bisa saling bertukar pengalaman, berbagi strategi menghadapi tantangan digital, serta menguatkan solidaritas antarwarga. Jika pemerintah mampu memayungi gerakan ini dengan regulasi dan dukungan konkret, maka keberadaan KIM akan semakin kokoh dalam ekosistem komunikasi publik.

Perlunyanya kebijakan yang berpihak kepada KIM bukan hanya untuk memperkuat kelembagaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses setara terhadap informasi yang bermanfaat. Informasi yang akurat, mudah dijangkau, dan relevan dengan kebutuhan lokal akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dari bidang pendidikan hingga ekonomi.

Yang tak kalah penting, H. Suripto selaku Ketua Forum KIM DIY menyampaikan rencana pembentukan kepengurusan masa bakti 2025 – 2030 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2025 untuk memperkuat peran KIM sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan informasi publik.

Kepengurusan FKIM DIY periode 2025 – 2030 diharapkan dapat menciptakan kesinambungan gerakan KIM di DIY agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan. Sekaligus mampu memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada komunitas, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menjaga independensi sebagai wadah partisipasi publik dalam membangun daerah yang informatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)