Sleman – Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) tingkat Kapanewon Gamping menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi lintas unsur pemerintahan di wilayah tersebut. Kegiatan yang dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Gustan Ganda didampingi H. Suryana (Komisi C) dan Fika Chusnul Chotimah (Komisi B), Panewu Gamping, Suyanto, Komandan Koramil 17/Gamping, Kapten Wahyani, Kepala Kepolisian Sektor Gamping, AKP Bowo Susilo, beserta pimpinan organisasi perangkat daerah di wilayah Kapanewon Gamping berlangsung dengan suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Acara yang dipandu Panewu Anom Gamping, R. Hery Subagio dibuka secara resmi oleh Panewu Gamping, Suyanto dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara unsur pemerintahan, keamanan, dan perwakilan rakyat dalam menyusun langkah strategis pembangunan wilayah.

Dalam sambutan pembukanya, Suyanto menuturkan pertemuan ini merupakan wadah strategis demi menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan khususnya di tingkat Kapanewon Gamping.

“Hasil rakorpim ini akan dilaporkan kepada pimpinan di tingkat Kabupaten Sleman sebagai tindak lanjut,” terangnya.

Sementara itu, dalam konteks pemerintahan daerah, menurut Gustan Ganda selaku Ketua DPRD Kabupaten Sleman menekankan bahwa Rakorpim menjadi instrumen vital yang menjembatani kebijakan antara tingkat kabupaten dan pelaksana di tingkat kapanewon. Melalui forum ini, setiap unsur pimpinan dapat menyampaikan perkembangan, kendala, maupun gagasan dalam pelaksanaan program pemerintahan.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah dan memastikan program pemerintah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Kehadiran Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam Rakorpim menjadi simbol nyata dari peran legislatif dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Legislator berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan daerah.

Melalui Rakorpim, mereka dapat menyerap informasi langsung dari pelaksana di lapangan, sekaligus memberikan masukan agar kebijakan publik yang dirancang benar-benar berpihak pada kebutuhan warga Gamping.

Selain membahas isu keamanan dan pembangunan, Rakorpim juga menjadi forum evaluasi terhadap capaian program lintas sektor seperti penanggulangan kemiskinan dan stunting, capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, kualitas infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan layanan publik.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan ini menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kerja bersama.

Gustan mengungkapkan bahwa kecepatan dalam merespons masalah di lapangan menjadi ukuran efektivitas pemerintahan tingkat kapanewon. Dengan demikian, Rakorpim bukan hanya menjadi ajang laporan kegiatan, melainkan forum strategis untuk mencari solusi kolektif terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.

Dengan adanya komunikasi langsung antar unsur pimpinan, maka berbagai hambatan di lapangan dapat diidentifikasi lebih cepat dan dicarikan solusi bersama, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien, sehingga menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan lokal yang solid, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)