Sleman – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Tegal melakukan studi tiru ke FKDM Kabupaten Sleman, pada Kamis (20/11/2025), di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antar daerah yang ingin memperkuat kapasitas masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial maupun ancaman ketertiban umum.

Kehadiran rombongan FKDM Kota Tegal yang terdiri dari Suwartoyo (Ketua), Siswo (Sekretaris), Imam Mahrudi dan Ari Budi (Anggota) disambut hangat oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Sleman, Bagus Jalu Anggara didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda, Budiarto, Sekretaris FKDM Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, serta Ketua FKDM Mlati, Yoga Nugroho Utomo, yang selama ini dikenal aktif dan inovatif dalam pelibatan masyarakat akar rumput.

Ketua FKDM Kota Tegal, Suwartoyo mengungkapkan bahwa Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah yang cukup beragam secara sosial dan ekonomi menjadi laboratorium hidup bagi upaya menjaga stabilitas daerah melalui partisipasi masyarakat. Pengalaman ini menjadi alasan kuat bagi pihaknya untuk belajar langsung metode, alur kerja, hingga bentuk implementasi penguatan kewaspadaan dini yang dilakukan di Kabupaten Sleman.

“Studi tiru ini bukan sekadar kunjungan silaturahmi, namun merupakan transfer pengetahuan yang terstruktur,” ujar Suwartoyo dalam percakapannya.

FKDM Kota Tegal memanfaatkan kegiatan ini untuk menggali mekanisme koordinasi internal FKDM Sleman mulai dari proses pelaporan, strategi komunikasi dengan perangkat daerah, pola kerja tim dalam mengelola informasi dari masyarakat, hingga penganggaran.

Sebagai pemantik diskusi, Bagus Jalu Anggara selaku Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menjelaskan praktik terbaik (best practices) yang telah diterapkan, seperti pemetaan potensi kerawanan berbasis kalurahan, pendampingan kelompok masyarakat, hingga penggunaan data lapangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Ia pun menekankan pentingnya hubungan harmonis antara FKDM dengan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga masyarakat. Kolaborasi tersebut terbukti mempercepat penyelesaian isu-isu kerawanan sebelum berkembang menjadi konflik.

Keterbukaan Sleman dalam membagikan pengalaman nyata menjadi modal berharga bagi Tegal demi memperkuat sistem kewaspadaan dini mereka. Hal ini sejalan dengan semangat nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah.

Lebih lanjut, dialog interaktif berlangsung dinamis. Siswo selaku Sekretaris FKDM Kota Tegal menanyakan berbagai hal yang dianggap relevan dengan kondisi sosial di daerah mereka, seperti system pelaporan, dana operasional kegiatan, mitigasi terhadap potensi gesekan antar warga, penguatan peran tokoh masyarakat, serta strategi penanganan isu intoleransi. FKDM Sleman menjawab dengan menyampaikan contoh kasus nyata yang pernah dihadapi, sekaligus cara mereka membangun pendekatan humanis di tengah masyarakat.

Berkaitan hal tesebut, Jalu Anggara mengedepankan Citizen-based intelligence menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di era yang serba cepat dan penuh dinamika. Menurutnya, keterlibatan warga memungkinkan pemerintah dan aparat keamanan memperoleh informasi awal yang akurat dari sumber-sumber terdekat dengan potensi gangguan. Karena Masyarakat setempat yang paling peka terhadap perubahan situasi sosial, gejala ketegangan, maupun aktivitas mencurigakan yang mungkin luput dari perhatian aparat.

“Dengan alur pelaporan yang jelas dan terarah, informasi yang dihimpun dapat membantu pemerintah mengambil langkah antisipatif sebelum masalah berkembang menjadi konflik atau ancaman serius,” tandasnya.

Penerapan citizen-based intelligence mendorong tumbuhnya kultur kepedulian sosial. Warga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kondusifitas wilayah. Kolaborasi ini membangun rasa memiliki terhadap keamanan lokal, sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

“Intelijen berbasis warga bukan tentang menjadikan masyarakat sebagai agen formal, melainkan mengajak mereka menjadi bagian dari ekosistem keamanan yang kolaboratif,” pungkas Jalu. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)