Sleman — Pemilihan pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi momentum strategis dalam menentukan arah gerak organisasi ke depan. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, proses pemilihan pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilaksanakan secara bersih, jujur, dan bebas dari praktik politik uang (money politic).

Hal tersebut dituturkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Sleman sekaligus Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, KH. Muhammad Syakir Ali dihadapan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kapanewon Gamping saat mengunjungi kediamannya, Kamis (2/4/2026).

Menurut KH. Syakir Ali, politik uang dalam pemilihan kepengurusan merupakan ancaman serius terhadap integritas organisasi. Praktik ini tidak hanya mencederai nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak berkompeten. 

“Ketika proses pemilihan dipengaruhi oleh transaksi finansial, maka kualitas kepemimpinan yang dihasilkan cenderung tidak didasarkan pada kapasitas, melainkan pada kekuatan modal,” tandasnya.

Dari sisi organisasi keagamaan, praktik politik uang bertentangan dengan prinsip keikhlasan dalam berkhidmat. Nahdlatul Ulama sejak awal berdiri menekankan pentingnya pengabdian tanpa pamrih sebagai landasan utama perjuangan. Sehingga, setiap kader yang maju dalam kontestasi kepengurusan seharusnya didorong oleh niat untuk berkhidmat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

Selain itu, praktik money politic dapat merusak kepercayaan jama’ah terhadap organisasi. Nahdlatul Ulama selama ini dikenal sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat dan memiliki legitimasi moral yang kuat. Jika proses internalnya ternodai oleh praktik tidak sehat, maka kepercayaan publik akan terkikis, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya peran sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Di tingkat pusat, pemilihan pengurus memiliki implikasi nasional, bahkan internasional. Keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan akan mempengaruhi arah kebijakan keagamaan dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, integritas dalam proses pemilihan menjadi hal yang mutlak untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benar-benar mampu membawa Nahdlatul Ulama tetap relevan dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Menyikapi hal tersebut, Rois Syuriah MWCNU Gamping, KH. Ahmad Mabarun menyoroti pentingnya pendidikan politik internal sebagai kunci dalam membangun kesadaran kolektif. Para kader perlu dibekali pemahaman bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Dengan demikian, budaya organisasi yang sehat dan berintegritas dapat terus terjaga dari generasi ke generasi. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna gamping)