Sleman - Mewujudkan rumah impian bukan lagi sekadar harapan. Melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak dengan harga terjangkau. 

Sosialisasi mengenai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah layak huni ini digelar di Gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (9/11/2025), dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perbankan, developer, kontraktor, pemilik toko bangunan, hingga mahasiswa.

Dalam sambutannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan melalui program FLPP, pemerintah berupaya menghadirkan solusi pembiayaan rumah yang ringan dan terjangkau dengan bunga tetap rendah serta tenor panjang. 

“Program ini diharapkan menjadi jembatan antara impian masyarakat dan kenyataan memiliki rumah sendiri,” ucapnya bersemangat.

Kegiatan sosialisasi ini dikemas secara interaktif dengan menghadirkan berbagai narasumber dari sektor perbankan, dan pengembang perumahan. Mereka menjelaskan berbagai skema pembiayaan, mulai dari uang muka ringan hingga bantuan subsidi bunga kredit. Peserta juga diberikan simulasi kredit untuk memahami kemampuan finansial pribadi sebelum mengajukan pembiayaan rumah.

Salah satu fokus utama sosialisasi ini adalah memperkenalkan manfaat FLPP yang dirancang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat dapat menikmati cicilan tetap yang tidak memberatkan. 

Selain itu, forum yang dihadiri Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X ini menargetkan agar pembangunan perumahan rakyat sebanyak tiga juta rumah layak huni tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah pinggiran dan kawasan berkembang.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Dr. Heru Pudyo Nugroho menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan perbankan, pengembang, dan lembaga pendidikan seperti UMY dinilai sangat strategis untuk memperkuat literasi perumahan di kalangan muda. 

“Mahasiswa, sebagai calon generasi produktif, perlu memahami sejak dini pentingnya perencanaan keuangan dan investasi dalam bentuk rumah,” tandasnya.

Dr. Heru menyebutkan bahwa BP Tapera meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) sebagai upaya mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap program pembiayaan rumah bersubsidi. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab tantangan digitalisasi layanan publik di sektor perumahan, sekaligus mendukung transparansi dan efisiensi dalam penyaluran program bantuan pembiayaan rumah.

Menurutnya, aplikasi SiKasep akan mempermudah calon penerima bantuan dalam mengakses informasi, mendaftar, dan memantau proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengetahui status kelayakan, data perumahan yang tersedia, serta bank pelaksana yang terhubung dengan program FLPP dan Tapera tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Sementara itu, aplikasi SiKumbang ditujukan bagi para pengembang perumahan agar dapat mempublikasikan proyek hunian bersubsidi mereka secara terbuka. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memantau ketersediaan, lokasi, dan kualitas perumahan yang akan dijual melalui program subsidi. Hal ini juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang terintegrasi antara pengembang, perbankan, dan masyarakat.

“Dengan begitu, masyarakat yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan dalam memilih rumah yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka,” tegasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)