Sleman – Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kekuatan sosial di tingkat lokal. Pada Senin (17/11/2025), Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda, melakukan pembinaan melalui program aspirasi atau pokok pikiran di Omah Lamiri, Salakan, Gamping, Sleman.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat peran kelembagaan di tingkat kalurahan. Dengan menghadirkan unsur lembaga kemasyarakatan, kegiatan ini berhasil membuka diskusi yang hidup perihal tantangan dan peluang pembangunan sosial masyarakat.

Dalam suasana yang hangat dan partisipatif, Gustan Ganda menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan ujung tombak pembangunan di akar rumput. Mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah sekaligus jembatan aspirasi warga. Pembinaan melalui pokok pikiran (pokir) menjadi salah satu cara memastikan bahwa hubungan ini tetap berjalan secara efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

“Melalui forum ini, berbagai masukan dari warga dan pengurus lembaga dapat langsung dikonversi menjadi bahan pertimbangan kebijakan daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, sebagai wakil rakyat, Gustan menekankan bahwa pembinaan harus menyentuh aspek kapasitas, tata kelola, serta kekompakan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, hingga keamanan lingkungan. Komitmen ini menjadi bukti bahwa lembaga kemasyarakatan perlu didorong untuk semakin profesional dan adaptif.

Ia pun menyoroti lembaga kemasyarakatan yang selama ini memegang peranan sentral dalam menjaga harmoni sosial dan menggerakkan gotong royong. Lembaga-lembaga tersebut termasuk Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

“Semuanya memiliki fungsi strategis dalam menguatkan jejaring sosial yang menjadi kekuatan khas masyarakat Sleman,” tandas Gustan.

Peserta kegiatan, yang terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, tampak antusias memberikan pandangan dan menyampaikan kebutuhan masing-masing lembaga. Banyak di antara mereka yang menilai bahwa kegiatan seperti ini penting untuk memperjelas arah kerja lembaga serta membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

Salah satu isu yang banyak mengemuka adalah pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga kemasyarakatan. Gustan menyebutkan bahwa kemampuan administrasi, perencanaan, dan pelaporan menjadi kunci agar lembaga dapat mengakses program pembangunan dengan lebih optimal.

Dengan tata kelola yang baik, lembaga tidak hanya dipercaya oleh masyarakat, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menuntaskan berbagai program pembangunan. Penguatan aspek-aspek moral dan etika pengabdian masyarakat turut menjadi pokok penekanan dalam kegiatan ini.

Melalui sinergi yang terbangun, lembaga kemasyarakatan diharapkan semakin berdaya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat kalurahan dapat menikmati layanan publik yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih harmonis, serta arah pembangunan yang semakin partisipatif. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)